Perkuat Peran Penyuluh, Sulawesi Barat Pacu Swasembada Pangan Nasional
MAMUJU– Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Barat bersinergi dengan Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pendayagunaan Penyuluh Pertanian Sulawesi Barat di Auditorium Poltekkes Kemenkes Mamuju, Senin (13/7/2026). Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para penyuluh pertanian dalam mendukung percepatan terwujudnya swasembada pangan nasional.
Rapat koordinasi dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Barat Dr. H. Suhardi Duka, Prof. Muhammad Arsyad selaku Tim Khusus Kementerian Pertanian, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa beserta jajaran, para kepala dinas yang membidangi pertanian kabupaten se-Sulawesi Barat, para pemangku kepentingan, serta ratusan penyuluh pertanian dari seluruh kabupaten di Sulawesi Barat. Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian serta Anggota Komisi IV DPR RI Ajbar mengikuti kegiatan secara virtual.
Melalui sambungan daring, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) menyapa seluruh peserta sekaligus menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rapat koordinasi tersebut. Dalam arahannya, Kepala Badan menegaskan bahwa penyuluh pertanian merupakan ujung tombak pembangunan pertanian sekaligus garda terdepan dalam mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, keberhasilan berbagai program prioritas Kementerian Pertanian sangat ditentukan oleh peran penyuluh dalam mendampingi petani, mengawal percepatan tanam, peningkatan luas tambah tanam, optimalisasi lahan, penguatan kelembagaan petani, serta percepatan adopsi inovasi dan teknologi pertanian modern.
Kepala Badan juga menekankan bahwa tantangan pembangunan pertanian ke depan membutuhkan penyuluh yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Oleh karena itu, penyuluh diharapkan terus meningkatkan kompetensi serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar setiap program Kementerian Pertanian dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produksi pangan nasional.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Barat Dr. H. Suhardi Duka menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian daerah sekaligus menjadi sektor strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamuju merupakan penopang utama produksi beras di Sulawesi Barat sehingga pengembangannya harus terus menjadi prioritas.
Gubernur menjelaskan bahwa salah satu tantangan yang masih dihadapi Sulawesi Barat adalah Indeks Pertanaman (IP) lahan sawah yang rata-rata masih berada pada angka 1,4. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lahan sawah yang ada belum dimanfaatkan secara optimal sehingga masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan produksi pangan.
Menurut Gubernur, peningkatan Indeks Pertanaman menjadi IP 2 merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan produksi beras secara signifikan tanpa harus membuka lahan sawah baru. Hal tersebut dapat dicapai melalui perbaikan jaringan irigasi, percepatan masa tanam, penggunaan benih unggul, pemanfaatan alat dan mesin pertanian, serta pendampingan yang lebih intensif oleh penyuluh pertanian.
"Kalau kita naikkan menjadi IP 2, sama dengan kita mencetak sawah sekitar 15 ribu hektare tanpa harus membuka lahan baru," ujar Gubernur.
Ia juga mengapresiasi penerapan Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) yang diyakini mampu meningkatkan produktivitas padi dari rata-rata sekitar 7 ton menjadi hingga 10 ton per hektare. Menurutnya, keberhasilan modernisasi pertanian sangat bergantung pada kualitas pendampingan penyuluh kepada petani dalam menerapkan inovasi dan teknologi di lapangan.
Pada sesi diskusi, para penyuluh pertanian dari berbagai kabupaten di Sulawesi Barat menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan, mulai dari penyediaan pupuk bersubsidi, kebutuhan sarana produksi, dukungan alat dan mesin pertanian, hingga penguatan kapasitas penyuluh. Berbagai masukan tersebut menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam memperkuat pelaksanaan program pembangunan pertanian di Sulawesi Barat.
Melalui Rapat Koordinasi Pendayagunaan Penyuluh Pertanian Sulawesi Barat ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, pemerintah kabupaten, dan seluruh penyuluh pertanian dalam meningkatkan produktivitas, mempercepat modernisasi pertanian, serta mewujudkan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.(MN)